Agus Imam Sonhaji Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dipendukcapil) Surabaya mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui masih ada warga Surabaya yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik.
Karena itu, melalui program tersebut, ia berharap masyarakat yang belum melakukan perekaman bisa segera mengurusnya.
"Per tanggal 14 - 31 Maret 2019, kita akan mempersilakan seluruh warga kota yang belum perekaman untuk datang ke Siola," kata Agus saat menggelar jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu, (13/3/2019).
Layanan percepatan rekam E-KTP tersebut, lanjut dia, nantinya akan bertempat di sisi barat depan Museum Surabaya (Siola). Dispendukcapil akan membuka layanan itu mulai pukul 07.30 hingga 24.00 WIB. Bahkan, layanan tersebut akan tetap buka walaupun memasuki hari libur. "Termasuk hari Sabtu dan Minggu kita tetap buka ndak libur," katanya.
Agar program percepatan E-KTP di Surabaya segera tuntas, pihaknya juga mempunyai program Jemput Bola (Jebol). Masyarakat Surabaya yang termasuk dalam kategori lansia maupun disabilitas dan belum melakukan perekaman E-KTP, akan didatangi oleh petugas ke rumahnya.
"Kami juga membuat program Jemput Bola (Jebol), kami turun ke wilayah yang akan didata oleh Lurah. Untuk lansia dan disabilitas nanti kami akan mobile bergerak turun mulai tanggal 14 - 31 Maret 2019," ujarnya.
Ia menjelaskan berdasarkan surat Kemendagri, batas untuk melakukan perekaman E-KTP bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia adalah 20 Maret 2019. Namun, karena dinilai terlalu mepet, akhirnya pihaknya mengajukan agar batas akhir perekaman E-KTP di Surabaya diperpanjang hingga 31 Maret 2019.
"Deadline oleh Kemendagri tanggal 20 maret 2019. Tapi kita push sampai 31 Maret," katanya.
Berdasarkan data SIAK, per tanggal 5 Maret 2019, jumlah warga Surabaya yang belum melakukan perekaman E-KTP mencapai 98 ribu orang. Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah jumlah tersebut sesuai dengan data yang ada di lapangan. Sebab data penduduk itu sifatnya dinamis, dan bisa berubah-ubah setiap saat.
"Karena data itu bergerak tiap hari, ada datang dan pindah. Karena itu, sekarang seluruh camat dan lurah mendata data itu, untuk memastikan warga tersebut ada atau tidak," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) tersebut.
Sementara untuk jumlah kebutuhan blangko KTP, Agus memastikan jika saat ini kebutuhan blangko tersebut dinilai aman. Ia mengaku setiap Minggu kebutuhan blangko dipenuhi pemerintah pusat.
"Untuk blangko, setiap minggu akan disupply terus oleh pusat. Dulu rata-rata 15 ribuan perminggu. Ke depan kami akan minta lebih," terangnya.
Ia menambahkan agar proses perekaman KTP di Surabaya bisa segera rampung, pihaknya telah menyiapkan 12 hingga 14 alat rekam di Gedung Siola. Sementara untuk sisanya, 6-7 alat, akan dioptimalkan untuk mobile. [suarasurabaya]
0 Comments