Menurutnya, pelelangan ini bukan ditangani oleh Pemkot Surabaya melainkan diserahkan kepada DJKN. Lelang tersebut dimenangkan oleh perusahaan pengelola sampah plastik menjadi biji plastik yakni PT Langgeng Jaya Plastindo senilai Rp 150 juta.
"Karena botol plastik yang terkumpul itu sudah ditetapkan sebagai kekayaan daerah, sehingga secara otomatis botol sampah 39 ton tersebut dilelang oleh DJKN. Sistem lelang yang digunakan ini mencari pemenang dengan penawaran tertinggi, waktu itu dibuka dari harga Rp 80 juta," katanya, Rabu (12/6/2019).
Ia menjelaskan ini adalah lelang pertama kali dari hasil pendapatan Suroboyo Bus. Alasannya, karena sebelumnya memang belum ditetapkan siapa yang berwenang untuk menangani ini.
"Jadi kita simpan dulu di rumah-rumah kompos dan baru dilelang beberapa waktu lalu setelah semuanya clear," ujarnya seperti dilansir jatimnow.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyampaikan, hasil dari lelang Rp 150 juta kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Dananya masuk ke APBD lalu dicampur. Masuk ke PAD retribusi, atau bisa masuk ke pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bisa masuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masuk jadi satu, setelah itu baru dibelanjakan," jelasnya.
Ia menilai jumlah bus sebanyak 20 unit itu terus mengalami perkembangan minat warga untuk menggunakan alat transportasi ini. Terhitung sejak awal bus tersebut beroperasi sampai pada tahun 2019, jumlah pemasukan botol sampah plastik terus meningkat. Artinya, semakin banyak minat warga yang menggunakan bus tersebut.
Pemkot Surabaya terus mengupayakan pembayaran Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik. Cara ini dinilai efektif untuk menangani dampak dari sampah plastik itu sendiri.
"Mudah-mudahan masih terus berlaku. Karena botol yang dilakukan untuk tiket bus tersebut digunakan sebagai percontohan sampai international," pungkasnya. [jn/*]
0 Comments